Kabupaten Bandung
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
 Lambang Kabupaten Bandung Moto: Repeh Rapih Kerta Raharja | |
 Peta lokasi Kabupaten Bandung Koordinat: 6°41`-7°19` LS; 107°22`-108°5` BT | |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Ibu kota | Soreang |
| Pemerintahan | |
| - Bupati | H. Dadang M. Nasser |
| - Wakil Bupati | H. Deden Rukman Rumaji |
| - DAU | Rp1.730.063.709.000.-(2013)[1] |
| Luas | 1.762,39 km2 [2] |
| Populasi | |
| - Total | 3.178.543 jiwa (2010) |
| - Kepadatan | 1.803,54 jiwa/km2 |
| Demografi | |
| - Bahasa | Sunda, Indonesia |
| - Kode area telepon | 022 |
| Pembagian administratif | |
| - Kecamatan | 31 |
| - Kelurahan | 278 |
| - Situs web | www |
Batas wilayah
| Utara | Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang |
| Selatan | Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur |
| Barat | Kabupaten Cianjur |
| Timur | Kabupaten Garut |
Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. (keduanya kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat). Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), semuanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.
Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).
Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.
Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dia dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang dia mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.
Di masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara, bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).
Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985).
Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992.
Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung. Pada periode pemerintahan Obar Sobarna, yang pertama dibangun adalah Stadion Olahraga, yakni Stadion Si Jalak Harupat. Stadion ini merupakan stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.
Tanggal 5 Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kali kedua didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai wakil bupati, melalui proses pemilihan langsung. Di masa pemerintahan yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah). Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.[3]
Pembagian administratif
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 277 desa dan kelurahan (pascapemekaran). Pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Soreang.Potensi wisata
- Desa Wisata Ciburial di Kecamatan Cimenyan
- Kampung Adat Cikondang, di Kecamatan Pangalengan
- Situs Rumah Hitam, di Kecamatan Pangalengan
- Situs Bumi Alit Kabuyutan, di Kecamatan Arjasari
- Situs Makam Bosscha, di Kecamatan Pangalengan
- Situs Gunung Padang, di Kecamatan Ciwidey, (Sebagian besar termasuk Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Cianjur).
- Situ Patengan, di Kecamatan Rancabali
- Situ Cileunca, di Kecamatan Pangalengan
- Situ Cipanunjang, di Kecamatan Pangalengan
- Situ Cisanti, di Kecamatan Kertasari
- Situ Ciharus, di Kecamatan Paseh
- Kawah Putih, di Kecamatan Rancabali
- Situ Aul, di Kecamatan Pangalengan
- Curug Cinulang, di Kecamatan Cicalengka, (sebagian termasuk Kabupaten Sumedang).
- Curug Malabar, di Kecamatan Pangalengan
- Curug Panganten, di Kecamatan Pangalengan
- Curug Sanghiang, di Kecamatan Pangalengan
- Curug Siliwangi, di Kecamatan Cimaung
- Bumi Perkemahan Gunung Puntang, di Kecamatan Cimaung
- Bumi Perkemahan Rahong, di Kecamatan Pangalengan
- Bumi Perkemahan Ranca Upas, di Kecamatan Rancabali
- eMTe Highland Resort, di Kecamatan Rancabali
- Karang gantungan, di Paseh, Bandung
- Batu Korsi, di Kecamatan Pangalengan
- Perkebunan Teh Malabar, di Kecamatan Pangalengan
- Perkebunan Teh Rancabali, di Kecamatan Rancabali
- Perkebunan Teh Gambung, di Kecamatan Pasirjambu
- Penangkaran Rusa Rancaupas, di Kecamatan Rancabali
- Penangkaran Rusa Kertamanah, di Kecamatan Pangalengan
- Pemandian Air Panas Cibolang, di Kecamatan Pangalengan
- Pemandian Air Panas Walini, di Kecamatan Rancabali
Klub olahraga
Klub olahraga yang berbasis di Kabupaten Bandung di antaranya adalah Persikab, yang merupakan singkatan dari Persatuan Sepakbola Indonesia Kabupaten Bandung, yang berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia pada musim 2009/2010. Untuk pertandingan kandang, Persikab menggunakan Stadion Si Jalak Harupat.Pemekaran daerah
Kabupaten Bandung Nara
Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kabupaten ini meliputi :- Cilengkrang
- Cimenyan
- Cileunyi
- Rancaekek
- Nagreg
- Solokan Jeruk
- Majalaya
- Ibun
- Paseh
- Pacet
- Kertasari
- Ciparay
- Cicalengka
- Cikancung
- Bojongsoang
Kota Bandung Timur
Kecamatan yang Mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi :Kota Dayeuhkolot]
Kecamatan yang Mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi :Referensi
- ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses 2013-02-15.
- ^ http://www.bandungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=6 Geografi Kabupaten Bandung di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung
- ^ "Abubakar Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat". Suara Karya Online. Diakses 2011-03-24.
Kabupaten Bandung Barat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
 Lambang Kabupaten Bandung Barat ᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪ Moto: Bandung Barat Cermat |
|
 Peta lokasi Kabupaten Bandung Barat ᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪ Koordinat: 6°53'14"S - 107°25'58"E |
|
| Provinsi | Jawa Barat |
| Dasar hukum | Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 |
| Tanggal | 2 Januari 2007 |
| Ibu kota | Ngamprah |
| Pemerintahan | |
| - Bupati | Drs. H. Abu Bakar, M.Si. |
| - DAU | Rp909.359.898.000.-(2013)[1] |
| Luas | 1.311,31 km2 |
| Populasi | |
| - Total | 1.531.072 jiwa (2008)[2] |
| - Kepadatan | 1.167,59 jiwa/km2 |
| Demografi | |
| - Bahasa | Sunda, Indonesia |
| - Kode area telepon | 022 |
| Pembagian administratif | |
| - Kecamatan | 16 |
| - Kelurahan | 165 |
| - Situs web | www |
Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. Dan untuk sementara waktu, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah akan di pilih menjadi pusat pemerintahan pada tahun mendatang.
Daftar isi
Sejarah Kabupaten Bandung Barat[sunting | sunting sumber]
Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh H. Hatta Djati Permana, S.Ip. mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Obar Sobarna, S.Ip. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.
Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs. H. Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H. Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman, SE. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Drs. H. Pandji Tirtayasa, MSi., Drs. H. Megahari Pudjiharto, M.Si. Ir. Donny Widiaman, MS. dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs. H. Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.
Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs. H. Tjatja Kuswara, SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. Ernawan Natasaputra, M.Si hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lc atas nama presiden. Hadir juga Drs. Ade Ratmadja ( http://www.bandungbaratnews.com/ / sekretaris KPKBB).
Penduduk[sunting | sunting sumber]
| No | Tahun | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Pria (jiwa) | 784.540 | 771.729 | 796.149 | 787.042 |
| 2. | Jumlah Wanita (jiwa) | 752.862 | 741.905 | 752.285 | 744.030 |
| 3. | Total (jiwa) | 1.537.402 | 1.513.634 | 1.548.434 | 1.531.072 |
| 4. | Pertumbuhan Penduduk (%) | - | 2 | - | - |
| 5. | Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) | - | 1.184 | - |
Daftar Kecamatan[sunting | sunting sumber]
| No | Kecamatan | Jumlah desa |
|---|---|---|
| 1. | Batujajar | 7 |
| 2. | Cikalongwetan | 13 |
| 3. | Cihampelas | 10 |
| 4. | Cililin | 11 |
| 5. | Cipatat | 12 |
| 6. | Cipeundeuy | 12 |
| 7. | Cipongkor | 14 |
| 8. | Cisarua | 8 |
| 9. | Gununghalu | 9 |
| 10. | Lembang | 16 |
| 11. | Ngamprah | 11 |
| 12. | Padalarang | 10 |
| 13. | Parongpong | 7 |
| 14. | Rongga | 8 |
| 15. | Sindangkerta | 11 |
| 16. | Saguling | 6 |
| Total | 165 |
Pendidikan[sunting | sunting sumber]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses 2013-02-15.
- ^ Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 versi BPS Provinsi Jawa Barat
Pranala Luar[sunting | sunting sumber]
- (Indonesia) Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- (Indonesia) Situs web berita di Kabupaten Bandung Barat
- (Indonesia) Komunitas Facebook Kab. Bandung Barat
- (Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Utara
- (Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Selatan
- (Indonesia) Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
| Artikel bertopik Jawa Barat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
0 comments:
Post a Comment